' Pembangunan Ekonomi '

0
COM
Label: · Diposting oleh di

Pembangunan Ekonomi


              Pengertian Pembangunan Ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang dengan perubahan ciri-ciri penting suatu masyarakat, yaitu perubahan baik dalam hal teknologi, pola pikir masyarakat maupun kelembagaan.  


Sedangkan menurut Wikipedia, Pengertian pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk yang disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. 
Pembangunan Ekonomi bergantung dari pertumbuhan ekonomi (economic growth) dimana pembangunan ekonomi mendorong dalam tumbuhnya ekonomi dan sebaliknya pula, ekonomi memperlancar dalam proses pembangunan ekonomi. 

Sedangkan maksud dari pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Negara dapat disebut mengalami kenaikan pertumbuhan ekonomi jika terjadi peningkatan GNP rill di negara tersebut. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi merpakan suatu indikasi terhadap keberhasilan dari pembangunan ekonomi. 

Lalu "Apa perbedaan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi", pertumbuhan ekonomi keberhasilannnya lebih bersifat kuantitatif, yaitu adanya kenaikan dalam standar pendapatan dan tingkat output produksi yang dihasilkan, sedangkan pembangunan ekonomi lebih bersifat kualitatif, bukan hanya dari ertambahan produksi, akan tetapi juga dari perubahan-perubahan dalam struktur produksi dan alokasi input dari berbagai sektor perkeonomian misalnya lembaga, pengetahuan, sosial, dan teknik. 

Selanjutnya dari pembangunan ekonomi, diartikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk meningkat dalam jangka panjang. 
Dampak Positif & Dampak Negatif Pembangunan Ekonomi
Dampak Positif Pembangunan Ekonomi 
  • Melalui pembangunan ekonomi, pelaksanaan kegiatan perekonomian akan berjalan lebih lancar dan mampu mempercepat proses pertumbuhan ekonomi. 
  • Adanya pembangunan ekonomi dimungkinkan terciptanya lapangan pekerjaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga akan mengurangi pengangguran. 
  • Terciptanya lapangan pekerjaan dari pembangunan ekonomi secara langsung memperbaiki tingkat pendapatan nasional 
  • Melalui pembangunan ekonomi dimungkinkan adanya perubahan struktur perekonomian dari struktur ekonomi agraris menjadi struktur ekonomi industri, sehingga kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh negara akan menjadi semakin beragam dan juga dinamis. 
  • Pembangunan ekonomi menuntut adanya peningkatan kualitas SDM sehingga dimungkinkan ilmu pengetahan dan teknologi menjadi semakin berkembang pesat. Sehingga makin meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
Dampak Negatif Pembangunan Ekonomi
  • Adanya pembangunan ekonomi yang tidak terencana dengan baik sehingga mengakibatkan adanya kerusakan lingkungan hidup. 
  • Industrialisasi mengakibatkan berkurangnya lahan pertanian. 
  • Tersingkirnya/hilangnya habitat alam baik itu alam hayati atau hewani
  • Terjadinya pencemaran air, udara, dan tanah dari ketidakdisiplinannya manusia. 
Sumber : http://www.artikelsiana.com/2015/09/pembangunan-ekonomi-dampak-positif-negatif.html

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembangunan Ekonomi
Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi:
1. SDM atau Sumber Daya Manusia yang berpotensi
SDM atau Sumber Daya Manusia merupakan kunci terjadinya proses pembangunan ekonomi. Sumber daya lain tidak akan berarti apa-apa tanpa didukung oleh SDM atau Sumber Daya Manusia yang berpotensi. Hal ini dikarenakan SDM atau Sumber Daya Manusia yang tidak memiliki potensi tidak akan mampu mengelola sumber daya yang ada secara optimal.

2. SDA atau Sumber Daya Alam
SDA atau Sumber Daya Alam baik yang berupa hayati maupun yang berupa nonhayati merupakan hal penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Jika sebuah negara tidak memiliki pasokan SDA atau Sumber Daya Alam yang dapat diproduksi maka negara tersebut akan memasok ke negara lain, jika hal tersebut terjadi dalam jangka waktu yang panjang maka akan merugikan negara tersebut.

3. IPTEK atau Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi
Ilmu pengetahuan merupakan sarana yang dapat memperlancar dalam mengolah SDA atau sumber daya alam. teknologi merupakan alat yang dapat membantu manusia dalam memaksimalkan pekerjaannya

4. Nilai sosial budaya
Nilai sosial budaya sangat mempengaruhi proses pembangunan, yang dapat menjadi pendrong mauppun penghambat pembangunan.

5. Keadaan Politik
Keadaan politik suatu negara dapat mempengaruhi proses pembangunan ekonomi

6. Sistem Pemerintahan
Pemerintahan yang menganut paham liberalis akan membebaskan warganya untuk melakukan bermacam-macam termasuk pembangunan ekonomi. pemerintahan yang menganut paham sosialis, akan mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakatnya.


Sumber : http://seputarpendidikan003.blogspot.co.id/2016/02/faktor-faktor-yang-mempengaruhi_11.html

'Sasaran dan Instrumen Kebujakan Ekonomi Pemerintah'

1
COM
· Diposting oleh di


Sasaran Kebijakan Ekonomi Pemerintah
              Kebijakan yang ditetapkan pemerintah indonesia bertujuan untuk mengatasi permasalahan di bidang perekonomian. Sasaran kebijakan yang ditetapkan pemerintah sebagai berikut.
a.      Menambah persediaan dan memperluas distribusi bahan pokok yang dibutuhkan masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup,seperti bahan pangan,perumahan,kesehatan,dan lingkungan ynag sehat
b.      Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan cara memperluas kesempatan kerja,menaikkan tingkat upah minimum regional dan menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas
c.       Memperluas jangkauan pilihan ekonomi dan sosial bagi seluruh masyarakat secara adil dan merata,upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah membebaskan masyarakat dari penindasan dan ketergantungan serta mempermudah akses kesehatan dan pendidikan.

Sumber : http://saturner001.blogspot.co.id/2013/03/sasaran-kebijakan-ekonomi-pemerintah.html

Instumen Kebijakan Ekonomi Pemerintah
                   Beberapa kebijakan yang ditetapkan pemerintah guna mengatasi permasalahan ekonomi sebagai berikut.
  • Kebijakan Fiskal
Kebijakan fiskal berhubungan erat dengan kegiatan pemerintah sebagai pelaku sektor publik. Kebijakan fiskal dalam penerimaan pemerintah dianggap sebagai suatu cara untuk mengatur mobilisasi dana domestik, dengan instrumen utamanya perpajakan. Dinegara sedang berkembang seperti Indonesia, kebijakan moneter dan kebijakan luar negeri belum berjalan seperti yang diharapkan. Dengan demikian, peranan kebijakan fiskal dalam bidang perekonomian menjadi semakin penting.
Kebijakan Fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan atau mengarahkan perekonomian pada saat kondisi yang lebih baik. Caranya yaitu mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah.
              Instrumen utama kebijakan fiskal adalah pajak (T) dan pengeluaran pemerintah (G). Kebijakan fiskal pemerintah dapat bersifat ekspansif maupun kontraktif. Kebijakan yang bersifat ekspansif dilakukan pada saat perekonomian sedang menghadapi masalah pengangguran yang tinggi. Tindakan yang dilakukan pemerintah adalah dengan memperbesar pengeluaran pemerintah (misalnya menambah subsidi kepada rakyat kecil) atau mengurangi tingkat pajak. Adapun kebijakan fiskal kontraktif adalah bentuk kebijakan fiskal yang dilakukan pada saat perekonomian mencapai kesempatan kerja penuh atau menghadapi inflasi. Tindakan yang dilakukan adalah mengurangi pengeluaran pemerintah atau memperbesar tingkat pajak.
  • Kebijakan Moneter
  Kebijakan moneter adalah kebijakan ekonomi yang digunakan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter, untuk mengendalikan atau mengarahkan perekonomian pada kondisi yang lebih baik atau diinginkan dengan mengatur jumlah uang yang beredar (JUB) dan tingkat suku bunga. Kebijakan moneter tujuan utamanya adalah mengendalikan jumlah uang yang beredar (JUB).
  Kebijakan moneter mempunyai tujuan yang sama dengan kebijakan ekonomi pemerintah lainnya. Perbedaannya terletak pada instrumen kebijakannya. Jika dalam kebijakan fiskal pemerintah mengendalikan penerimaan dan pengeluaran pemerintah maka dalam kebijakan moneter Bank Sentral (Bank Indonesia) mengendalikan jumlah uang yang bersedar (JUB).
              Melalui kebijakan moneter, Bank Sentarl dapat mempertahankan, menambah, atau mengurangi JUB untuk memacu pertumbuhan ekonomi sekaligus mempertahankan kestabilan harga-harga. Berbeda dengan kebijakan fiskal, kebijakan moneter memiliki selisih waktu (time lag) yang relatif lebih singkat dalam hal pelaksanaannya. Hal ini terjadi karena Bank Sentral tidak memerlukan izin dari DPR dan kabinet untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi dalam perekonomian.
  Kebijakan moneter memiliki tiga instrumen, yaitu operasi pasar terbuka (open market operation), kebijakan tingkat suku bunga (discount rate policy) dan rasio cadangan wajib (reserve requirement ratio). Adapun penjelasannya sebagai berikut :
1. Operasi pasar terbuka ( open market operation )
              Yaitu kebijakan pemerintah mengendalikan jumlah uang yang bredar dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga milik pemerintah. Di Indonesia operasi pasar terbuka dilakukan dengan menjual atau membeli Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Berharga Pasar Uang (SPBU).
  1. Fasilitas Diskonto ( Discount Rate )
              Salah satu fasilitasnya yaitu adanya tingkat bunga diskonto yang maksudnya adalah tingkat bunga yang ditetapkan pemerintah atas bank-bank umun yang meminjam ke bank sentral.
              Jika pemerintah ingin menambah jumlah uang yang beredar, maka pemerintah melakukan suatu cara yaitu menurunkan tingkat bunga penjaman (tingkat diskonto). Dengan tingkat bunga pinjaman yang lebih murah, maka keinginan bank-bank untuk meminjam uang dari bank sentral menjadi lebih besar, sehingga jumlah uang yang beredar bertambah dan sebaliknya.
3. Rasio Cadangan Wajib ( Reserve Requirement Ratio )
              Penetapan ratio cadangan wajib juga dapat mengubah jumlah uang yang beredar. Jka rasio cadangan wajib diperbesar, maka kemampuan bank memberikan kredit akan lebih kecil dibandingkan sebelumnya.
              Selain ketiga instrumen yang bersifat kuantitatif tersebut, pemerintah dapat melakukan himbauan moral (moral suasion). Misalnya untuk mengendalikan jumlah uang beredar (JUB) di masyarakat, Bank Indonesia melalui Gubernur Bank Indonesia memberi saran supaya perbankan mengurangi pemberian kredit ke masyarakat atau ke sektor-sektor tersebut.
              Kebijakan moneter dapat bersifat ekspansif maupun kontraktif. Kebijakan moneter ekspansif dilakukan pemerintah jika ingin menambah jumlah uang beredar di masyarakat atau yang lebih dikenal kebijakan uang longgar (easy money policy). Sebaliknya, jika pemerintah ingin mengurangi jumlah uang beredar di masyarakat, kebijakan moneter yang ditempuh adalah kebijakan moneter kontraktif atau yang lebih dikenal kebijakan uang ketat (tight money policy). Selain itu dalam melaksanakan kebijakan moneter, Bank Sentral dapat menggunakan tiga instrumen, yaitu operasi pasar terbuka (open market operation), kebijakan tingkat suku bunga (discount rate policy) dan rasio cadangan wajib (reserve requirement ratio).
  • Kebijakan Perdagangan Luar Negeri
        Kebijakan Perdagangan Luar Negeri merupakan salah satu bagian kebijakan ekonomi makro. Kebijakan Perdagangan Luar Negeri adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang mempengaruhi struktur atau komposisi dan arah transaksi perdagangan serta pembayaran internasional. Karena merupakan salah satu bagian dari kebijakan ekonomi makro maka kebijakan perdagangan internasional bekerja sama dengan baik dengan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter.
Tujuan dari kebijakan perdagangan luar negeri yaitu sebagai berikut :
–       Melindungi kepentingan nasional dari pengaruh negatif yang berasal dari luar negeri seperti dampak inflasi di luar negeri terhadap inflasi di dalam negeri melalui impor atau efek resesi ekonomi dunia (krisis global) pertumbuhan ekspor Indonesia.
–       Melindungi industri nasional dari persaingan barang-barang impor.
–       Menjaga keseimbangan neraca pembayaran sekaligus menjamin persediaan valuta asing (valas) yang cukup, terutama untuk kebutuhan impor dan pembayaran cicilan serta bunga utang luar negeri.
–       Menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil.
–       Meningkatkan kesempatan kerja.
Kebijakan perdagangan luar negeri terbagi menjadi dua macam, yaitu :
–       Kebijakan Pengembangan atau Promosi Ekspor
              Tujuan Kebijakan Pengembangan atau Promosi Ekspor adalah untuk mendukung dan  meningkatkan pertumbuhan ekspor. Tujuan kebijakan ini dapat dicapai dengan berbagai kebijakan, antara lain kebijakan perpajakan dalam berbagai bentuk, misalnya pembebasan atau keringanan pajak ekspor dan penyediaan fasilitas khusus kredit perbankan bagi eksportir.
–          Kebijakan Proteksi atau Kebijakan Impor
              Kebijakan Proteksi atau Kebijakan Impor bertujuan untuk melindungi industry di dalam negeri dari persaingan barang-barang impor. Kebijakan proteksi dapat diterapkan dengan berbagai instrumen, baik yang berbentuk tarif maupun non tarif. Proteksi-proteksi yang dilakukan dengan tidak menggunakan tarif disebut non-tariff barriers. Hambatan yang termasuk ke dalam hambatan non-tarif, antara lain kuota, subsidi, diskriminasi harga, larangan impor, premi, dan dumping.
              Pada intinya, masalah-masalah dalam bidang ekonomi yang dihadapi pemerintah bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, tetapi kita sebagai warga negara yang baik semestinya ikut membantu dalam mengatasinya. Banyak cara yang dapat diupayakan dimulai dengan melakukan program-program serta kebijakan-kebijakan. Hal tersebut tidak akan berjalan dengan baik tanpa kerja sama masyarakatnya. Untuk itu, masyarakat semsetinya sudah dapat memposisikan dirinya untuk membantu supaya pembangunan yang dilakukan pemerintah tersebut berjalan dengan baik dengan cara tidak menjadi beban atau kendala bagi pemerintah.
Sumber  : https://27acintya08dhika95.wordpress.com/kebijakan-pemerintah-dalam-bidang-ekonomi/

'Permasalahan Ekonomi Di Indonesia'

0
COM
· Diposting oleh di
13 PERMASALAHAN EKONOMI DI INDONESIA

                 Permasalahan ekonomi yang terjadi di suatu negara dapat memperlambat laju pertumbuhan ekonomi. Di Indonesia permasalahan ekonomi dapat menghambat terwujudnya dan kesejahteraan masyarakat. Beberapa permasalahan ekonomi Indonesia sebagai berikut.
1. Rendahnya Pertumbuhan Ekonomi
                 Pertumbuhan ekonomi suatu negara merupakan salah satu indikasi yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan negara tersebut. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat melalui tingkat produksi barang dan jasa yang dapat dihasilkan selama satu periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi negara berkembang seperti Indonesia sering terkendala masalah modal dan investasi. Indonesia masih bergantung pada modal dari investasi pihak asing untuk menunjang kegiatan ekonominya.
                
                 Lambatnya pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi naiknya harga minyak dunia. Kenaikan harga minyak dunia merupakan akibat langkanya minyak mentah. Kelangkaan disebabkan menipisnya cadangan minyak serta terhambatnya distribusi minyak. Kenaikan harga minyak menyebabkan harga barang pokok lain ikut naik. Akibatnya, daya beli masyarakat menjadi berkurang dan terjadi penurunan kegiatan ekonomi masyarakat.
2. Kemiskinan
                 Kemiskinan merupakan keadaan masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan sebagai akibat berkurangnya pendapatan masyarakat secara riil. Masyarakat mengalami penurunan daya beli barang-barang kebutuhan pokok secara umum. Akibatnya, masyarakat tidak dapat hidup secara layak sehingga taraf hidupnya menurun.
                
                 Berdasarkan data BPS bulan Maret 2012 jumlah penduduk yang berada dalam garis kemiskinan berjumlah sekitar 29,13 juta orang (11,96%). Jumlah ini berkurang sebanyak 0,89 juta orang dari periode yang sama tahun sebelumnya. Menurunnya angka kemiskinan ditunjang adanya penurunan harga komoditas makanan sedikit lebih besar dibandingkan peranan komoditas bukan makanan.
3. Pengangguran
                 Secara umum pengangguran diartikan sebagai angkatan kerja yang tidak bekerja. Pengangguran merupakan rantai masalah yang dapat menimbulkan beberapa permasalahan pada suatu negara. Pengangguran disebabkan jumlah angkatan kerja yang tidak seimbang dengan jumlah lapangan kerja/kesempatan kerja. Akibatnya, banyak angkatan kerja yang tidak dapat terserap dalam lapangan pekerjaan sehingga menimbulkan pengangguran.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah angkatan kerja di Indonesia tahun 2012 mencapai 120,4 juta jiwa. Sementara itu, jumlah pengangguran pada bulan Februari 2012 sebanyak 7,61 juta jiwa turun dari tahun sebelumnya sebanyak 7,7 juta jiwa. Hal ini diharapkan sebagai indikasi yang baik mengenai perbaikan keadaan ketenagakerjaan di Indonesia. Untuk mencapai harapan tersebut, pemerintah perlu mengusahakan kebijakan di bidang ketenagakerjaan, misalnya perbaikan kualitas tenaga kerja / sumber daya manusia, menciptakan lapangan pekerjaan, mendorong tumbuhnya investasi dan modal, menyediakan informasi lapangan pekerjaan, serta memberikan pelatihan dan keterampilan bagi tenaga kerja.
4. Kesenjangan Penghasilan
                 Penghasilan digunakan masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhannya. Dalam masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhannya. Dalam masyarakat terdapat kelompok masyarkat dengan penghasilan tinggi dan kelompok masyarakat dengan penghasilan rendah. Masyarakat yang memiliki penghasilan tinggi mampu memenuhi kebutuhan hidupnya mulai dari kebutuhan primer, sekunder, hingga tersier. Sementara itu, kelompok masyarakat yang memiliki penghasilan rendah tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya meskipun kebutuhan yang paling dasar.
Perbedaan kelompok masyarakat dengan penghasilan tertentu menimbulkan permasalahan kesenjangan penghasilan. Oleh karena itu, diperlukan peran pemerintah dalam memeratakan penyaluran distribusi pendapatan. Hal ini dilakukan untuk meratakan kemampuan masyarakat dalam menikmati hasil pembangunan. Selain itu, upaya pemerintah dalam meratakan penghasilan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan dan kecemburan sosial masyarakat.
5. Inflasi
                 Berdasarkan data BPS, inflasi Indonesia pada tahun 2011 sebesar 3,79%. Inflasi yang terjadi di Indonesia disebabkan tingginya permintaan agregat, sementara permintaan barang dan jasa tidak diimbangi dengan kemampuan produksi dan kenaikan biaya produksi. Inflasi ditandai oleh kenaikan harga barang dan jasa secara keseluruhan. Hal ini akan menimbulkan penurunan daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa. Inflasi berdampak pada lesunya kegiatan perekonomian, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, melemahnya nilai rupiah, dan ketidakstabilan perekonomian negara. Berdasarkan sumbernya inflasi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu inflasi tarikan permintaan dan inflasi dorongan biaya.

6. Hutang Luar Negeri
                 Indonesia memiliki hutang luar negeri yang sangat banyak yakni lebih dari USD 100 miliar. Setiap kementerian mempunyai hutang. Indonesia adalah negara dengan hutang luar negeri terbesar ke-3 di dunia setelah Brazil dan Meksiko. Hutang yang terus menumpuk tersebut menyebabkan terjadinya berbagai masalah perekonomian seperti nilai mata uang Rupiah yang terus menurun.
7. Defisit Anggaran
                 APBN Indonesia selalu mengalami defisit. Defisit adalah saat ketika anggaran belanja lebih tinggi dari anggaran pendapatan. Itulah salah satu alasan kenapa hutang negara kita terus menumpuk. Penyebab utamanya adalah korupsi, perilaku pemerintah yang sangat boros anggaran, dan subsidi yang tidak tepat sasaran.
8. Ketidakmampuan Industrial
                 Industri di Indonesia kebanyakan hanya merakit barang saja. Kalaupun ada industri besar, industri tersebut pasti milik asing. Perindustrian masih sangat bergantung pada ekonomi, bahan baku, dan teknologi asing. Padahal kita memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang sangat besar. Namun karena kita tidak dapat mengelolanya dengan baik, maka kita harus meminta bantuan asing. Akibatnya, sebagian keuntungan dibawa ke luar negeri sedangkan Indonesia hanya mendapatkan pendapatan dari pajak dan upah buruh saja.
9. Ketidakmampuan Mengelola Sumber Daya Manusia
                 Walaupun penduduk Indonesia terbanyak ke-4 di dunia, namun kualitasnya masih sangat buruk. Sehingga Indonesia selalu kekurangan para ahli dan harus mendatangkannya dari luar negeri. Sedangkan kebanyakan orang Indonesia yang bekerja di luar negeri hanya bisa menjadi pembantu saja.
10. Penguasaan Iptek yang Kurang
                 Penguasaan iptek di Indonesia juga masih sangat kurang. Ini disebabkan karena jumlah tenaga ahli di Indonesia masih sangat sedikit. Kalaupun ada, mereka lebih memilih untuk bekerja di luar negeri karena penghasilannya jauh lebih tinggi. Penguasaan iptek yang kurang menyebabkan Indonesia tidak bisa mengelola kekayaan alamnya sendiri.
11. Korupsi
                 Korupsi menjadi masalah serius di negeri ini. Hampir di semua bidang terjadi korupsi dan suap-menyuap baik itu “kelas teri” maupun “kelas kakap”. Akibatnya bermacam-macam, mulai dari program pemerintah yang menjadi kacau, penegakan hukum menjadi lemah, dan pemborosan anggaran.
12. Masalah Pangan
                 Ketidakmampuan pemerintah dalam mengendalikan harga pangan membuat harga pangan terus meroket terutama sembako. Ditambah lagi dengan semakin sempitnya lahan pertanian akibat alih fungsi lahan. Sangat ironis memang mengingat Indonesia adalah negara agraris yang sangat subur. Kesejahteraan petani yang kurang diperhatikan menjadi salah satu penyebabnya. Untuk memenuhi kebutuhan pangan saat ini, pemerintah harus mengimpornya dari luar negeri.
13. Pembangunan yang Cenderung Tersentralisasi
                 Indonesia memang sedang pesat-pesatnya membangun. Tetapi yang disayangkan adalah kenapa hanya kawasan tertentu saja yang dibangun sedangkan daerah lain ditinggalkan begitu saja. Hal ini menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial dan daerah perkotaan menjadi semakin padat. Jika pemerintah melakukan pembangunan secara merata, maka setiap daerah akan berkembang lebih cepat dan itu juga bisa mempercepat kemajuan Indonesia.

                       
                     
Sumber : http://hedisasrawan.blogspot.co.id/2013/02/permasalahan-ekonomi-di-indonesia.html
Langganan: Postingan (Atom)